Oleh: Tandhika Excellentio Yochanan


Arsitektur adalah peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban manusia. Berkembangnya desain dalam suatu kota menujukan kemakmuran baik dari segi ekonomi dan pendidikan masyarakat sekitar. Secara profesional, arsitek dalam berkarya mengacu ke masa depan dan selalu menerapkan taraf profesional tertinggi disertai integritas untuk dapat memberikan karya terbaiknya terhadap pengguna jasa dan masyarakat [1].

Dalam melaksanakan tugas profesional arsitektur dapat membentuk badan usaha ataupun bergerak secara individual. Terbentuknya badan usaha yang dilegalkan dan mempunyai badan hukum yang sah sangat diperlukan oleh seorang arsitek untuk mendapatkan kepercayaan dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan atas karyanya secara hukum. Pemahaman tentang kontrak kerja dalam profesi arsitektur berdasarkan buku pedoman Ikatan Arsitek Indonesia terjadi apabila antara arsitek dan pengguna jasa yang dituangkan secara lisan atau tertulis dalam surat penugasan atau surat perintah kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak [2].

Terbentuknya kontrak kerja sama berfungsi untuk saling melindungi dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para tenaga kerja dan para pemberi kerja yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja. Dengan UU Ketenagakerjaan ditujukan untuk menjamin hak para tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun dan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan di dunia usaha [3].

Dalam kekuasaan hukum suatu kontrak, hak dan kewajiban ditujukan kepada kedua belah pihak yang menjamin kesepakatan kerja sama. Dalam hak dan wewenang arsitek yang berdasarkan dari buku pedoman hubungan kerja arsitek dengan pengguna jasa, tercantum bahwa kewajiban arsitek memberikan keahlian dan kemampuannya sesuai dengan standar kinerja keahlian arsitek bersertifikat. Hak untuk pengguna jasa memberikan kerangka acuan kerja yang merupakan pedoman dan dasar pelaksanaan perancangan arsitektur berikut dengan surat perjanjian kerja arsitek .Surat perjanjian kerja mencakup kewajiban arsitek memenuhi pemberian dokumen pengerjaan desain sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian kerja dan menerima imbalan jasa atas layanan jasa profesional yang telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku [2].

Pentingnya untuk arsitek memahami hukum yang melindungi para arsitek untuk dapat bekerja secara profesional. Dengan pengesahan UU Arsitek ditujukan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi arsitek yang bersifat memberikan perlindungan dan memberikan arah perkembangan profesi arsitek yang berdaya saing tinggi serta memiliki keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas [4]. Terbentuknya UU Arsitek tidak hanya untuk memenuhi kepentingan arsitek, tetapi menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa arsitek, karya arsitektur, dan masyarakat secara umum.

Pemahaman tentang kekuatan hukum bagi arsitek sangat mendesak terhadap praktisi arsitektur. Dengan adanya UU Arsitek akan di adakannya ketentuan siapa yang berhak melakukan praktik arsitek. Dengan ini kekuatan hukum untuk menuntut penyalahgunaan profesi atas kelalaian yang terutama berkaitan dengan keamanan dan kesehatan yang dapat merugikan klien atau masyarakat luas [4]. Dengan legalitas profesi arsitektur regulasi yang akan ditentukan dalam UU Arsitek memberikan jaminan dan kekuatan hukum para pelaku arsitektur dalam menghasilkan karya arsitektur di Indonesia.

Sebagai penutup, para praktisi arsitektur dan pengguna jasa arsitektur harus dilindungi terutama dengan terbukanya pasar bebas MEA 2016. Para arsitek wajib untuk memahami atas kekuatan hukum yang melindungi para praktisi arsitek dalam pekerjaannya. Baik dalam pedoman buku kode etik ikatan arsitektur Indonesia dan rancangan undang-undang arsitektur yang telah disahkan oleh pemerintah tercantum hak dan kewajiban para arsitek yang bertanggung jawab terhadap hasil karyanya. Dengan demikian terbentuknya kekuatan hukum yang disahkan oleh pemerintahan sangat menentukan bagaimana perkembangan arsitektur di Indonesia yang terlindung dan terstruktur secara hukum agar dapat memperluas jangkauan pengabdian arsitek Indonesia.

Catatan

[1] Ikatan Arsitektur Indonesia, 2007. Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek. 4th penyunt. jakarta: Badan Sistem Informasi Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia.
[2] Ikatan Arsitektur Indonesia, 2007. Pedoman Hubungan Kerja Aantara Arsitek Dengan Pengguna Jasa. 4th penyunt. Jakarta: Badan Sistem Informasi Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia.
[3] Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
[4] Republik Indonesia, 2015. Rencana Undang Undang Arsitek. Jakarta: Sekretariat Negara.


Photo by Sebastian Pichler on Unsplash