PERLINDUNGAN BAGI ARSITEK DALAM BERPRAKTEK


Teks oleh Sunthy Sunowo

Dalam melakukan pekerjaannya, Arsitek adalah profesi yang memiliki kode etik dan peraturan yang menentukan tata laku dalam berpraktek. Dengan adanya UU no. 6 tahun 2017 tentang Arsitek, profesi ini semakin mapan dan memasuki ranah kebijakan publik. Sebelum hadirnya undang-undang tersebut, asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) memiliki Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi yang memberikan aturan dan arahan profesionalisme arsitek. Aturan tersebut tidak hanya mencakup tentang kerja seorang arsitek, tetapi juga bagaimana interaksinya dengan pihak lain dalam lingkup sebuah proyek.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sengketa dalam proyek yang melibatkan arsitek seringkali tidak bisa dihindari. Dengan adanya UU no. 6 tahun 2017 tentang Arsitek dan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi-Ikatan Arsitek Indonesia ini, Arsitek mendapatkan posisi hukum yang jelas dan bisa melakukan praktek berarsitektur sebagaimana mestinya dengan baik.

Namun, pada kenyataannya cukup banyak kasus perselisihan dan sengketa yang terjadi. Melihat hal ini, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta menyelenggarakan Diskusi Panel bertajuk “ Perlindungan Arsitek dalam Berpraktek” pada tanggal 3 Mei 2019 yang lalu. IAI Jakarta menghadirkan tiga pembicara yaitu, Dr. Dr. Ir. Suntana S Djatnika, SE, MM, MBA, MT, MH, FCBArb, Bambang Eryudhawan, IAI, dan Muhammad Amry, IAI dengan Aswin Griksa, IAI sebagai moderator.

Bapak Dr. Dr. Ir. Suntana S Djatnika, SE, MM, MBA, MT, MH, FCBArb (Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)) memulai diskusi panel dengan memberikan dasar pemahaman tentang pranata hukum dalam profesi arsitek. Menurutnya, langkah paling mendasar adalah memahami jenis sengketa yang terjadi dengan melihat aspek penyebabnya. Sengketa dalam proyek bisa terjadi oleh beragam masalah, sehingga memahami konteks menjadi penting untuk bisa menentukan apakah kasus ini adalah wanprestasi atau tidak. Begitu juga dengan faktor-faktor penyebab eksternal yang perlu dilihat untuk membedakan force majeur atau bukan.

Dari penelusuran permasalahan yang baik inilah kemudian menentukan pemilihan solusi yang tepat sasaran dan jelas secara prosedur dan posisi hukum. Arsitek dan pihak yang bersengketa tentunya harus meletakkan permasalahan sebagai adjustifikasi atau bukan, karena tidak semua sengketa berarti masalah hukum. Di sisi lain, penyelesaiannya pun tidak selalu harus melalui proses peradilan. Hal ini harus dipahami dengan baik oleh arsitek agar bisa memahami posisi hukumnya dalam kontrak kerja yang disepakatinya.

Untuk sengketa dalam ranah teknis dan administrasi, langkah penyelesaian bisa ditempuh melalui beragam alternatif, yaitu musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan melalui dewan sengketa yang ada di asosiasi profesi. Hasil kesepakatan dari proses tersebut memang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi menjadi acuan untuk membuat addendum dalam kontrak agak memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang bersengketa.

Bahasan kemudian berlanjut dengan paparan dari Bambang Eryudhawan, IAI (Ketua Tim Sidang Pemugaran DKI) yang mengupas kedudukan Kode Etik Arsitek dan Undang-undang no. 6 tentang Arsitek. Sebelum disahkannya UU no. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, profesi arsitek dan asosiasi IAI mengacu pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi- Ikatan Arsitek Indonesia sebagai acuan dalam berpraktek.

Namun, selama ini penerapannya tidak terlaksana dengan pengawasan yang baik. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut seharusnya mendapatkan peringatan yang berujung pada pembekuan sertifikasi keanggotaan IAI, tetapi lemahnya penerapan Kode Etik Arsitek dan Kaedah Tata Laku Profesi yang terakhir direvisi pada tahun 2007 ini menjadi serangkaian pemakluman dan pembiaran. Bambang Eryudhawan mengkritisi peraturan ini dan berpedapat bahwa terdapat beberapa pasal yang tidak tepat merespon perkembangan jaman saat ini.

Pengesahan UU no. 6 2017 tentang Arsitek merupakan hasil perjuangan IAI sejak lama untuk mendapatkan apresiasi terhadap profesi dan juga perlindungan terhadap praktek arsitek di Indonesia. Kedua peraturan yang ada sudah seharusnya bersinergi untuk mendorong profesi arsitek mengedepankan profesionalisme, etika, integritas, keadilan, keselarasan (sosial budaya), kemanfaatan, keamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan dalam berpraktek. Oleh karena itu, IAI harus mendekatkan Kode Etik Arsitek dan Kaedah Tata Laku Profesi dengan realita hari ini.

Perlindungan terhadap profesi arsitek kemudian tidak hanya berhenti pada mewujudkan Kode Etik Arsitek dan Kaedah Tata Laku Profesi dan mengembangkan mekanisme pelaksanaan UU no. 6 tentang Arsitek semata. IAI Nasional dan Jakarta memiliki bidang Advokasi dan Mediasi yang secara aktif membantu anggota yang terlibat dalam sengketa atau perselisihan dalam konteks perannya sebagai arsitek di proyek terkait. Pembicara ketiga Bapak Muhammad Amry, ST, MT, IAI (Ketua Bidang Advokasi dan Mediasi IAI Nasional) menyampaikan paparan tentang mekanisme bantuan advokasi dan mediasi untuk anggota IAI.

Menurutnya kasus yang terjadi bisa diklasifikasikan sebagai berikut :

  • Kegagalan desain
  • Kegagalan Konstruksi
  • Kegagalan bangunan
  • Sengketa konstruksi
  • Tindak pidana korupsi
  • Penataan ruang
  • Lingkungan hidup
  • Jalan dan jembatan
  • Keuangan negara
  • Perbendaharaan negara
  • Perseroan terbatas

Kesemua kasus ini memiliki dasar hukumnya masing-masing, tetapi di lapangan penyidikan selalu menggunakan lebih dari satu dasar hukum. Hal ini menyebabkan arsitek bisa saja kemudian menjadi terjerat kasus pidana karena melakukan pelanggaran di beberapa pasal hukum, seperti tindak pidana korupsi. Dalam hal ini para pembicara memiliki pendapat yang berbeda tentang masih perlukah IAI memberikan advokasi dan mediasi ketika telah menjadi kasus pidana.

Saat ini Bidang advokasi dan mediasi IAI Nasional baru sampai di tahap mengusulkan sebuah mekanisme untuk memberikan pendampingan kepada anggota yang terkait sengketa atau permasalahan hukum dalam tugasnya bekerja sebagai arsitek. Anggota IAI yang terlibat sengketa melapor kepada IAI Jakarta dan Nasional yang kemudian dilanjutkan dengan sejumlah verifikasi dan klarifikasi dengan semua pihak yang terlibat. Proses berikutnya adalah memanggil pelapor dan melakukan advokasi atau mediasi  sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kasusnya, sengketa kemudian bisa dibawa ke arah penyelesaian arbitrase atau pengadilan hukum perdata.

Melindungi profesi arsitek selain dengan memahami pranata hukum dan kode etik juga harus didukung dengan kesadaran arsitek memahami pranata membangun agar bisa mewujudkan karya dengan kualitas bangunan yang sesuai dengan tuntutan tata kawasan dan kotanya. Di sisi lain, arsitek perlu memiliki personal indeminity insurance untuk memberikan perlindungan bila terjadi kesalahan dalam proses perencanaan atau malpraktek. Pemilik proyek dengan skala tertentu telah menuntut arsitek yang ditunjuk agar memiliki asuransi ini.

Beberapa pasal dalam UU no. 6 2017 tentang Arsitek menjadi sorotan, khususnya yang berhubungan dengan proyek yang melibatkan arsitek dari luar negri. Namun, Bambang Eryudhawan menjelaskan bahwa redaksional dari UU ini memang belum sempurna dan masih akan berproses. Melalui kesadaran untuk lebih memahami konteks hukum dan peraturan, arsitek bisa memberikan koreksi dan masukan positif untuk terwujudnya hukum dan pranata yang mendukung kemajuan profesi arsitek di Indonesia.