Oleh : Halena Trixie


Praktik penggusuran di DKI Jakarta ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dari sejak jaman Orde Baru hingga saat ini. Tercatat sejak tahun 2003 hingga saat ini, setiap era gubernur setidaknya dilakukan satu kali tindak penggusuran yg bersifat mayor, seperti;

  • Tahun 2003, era Gubernur Sutiyoso, menggusur warga bantaran Kali Angke untuk dipindahkan ke Rusun Cinta Kasih Tzu Chi, dengan alasan pembangunan.
  • Tahun 2008, era Gubernur Fauzi Bowo , menggusur warga yang bermukim di Banjir Kanal Timur, untuk dipindahkan ke Rusun Pulogebang, dengan alasan normalisasi sungai.
  • Tahun 2014, era Gubernur Joko Widodo, menggusur warga Waduk Pluit untuk dipindahkan ke Rusun Marunda dsb, dengan alasan normalisasi waduk.
  • Tahun 2016, era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, menggusur bantaran  Kalijodo, dengan alasan mengembalikan Ruang Terbuka Hijau.

Berbagai alasan pun dijadikan dasar untuk melaksanakannya, baik itu untuk tujuan pembangunan hingga untuk normalisasi sungai. Untuk kasus-kasus terbaru, Pemda DKI menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan untuk menertibkan kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, baik itu untuk kasus di Kalijodo, di Pasar Ikan, maupun di Luar Batang.

Banyak pihak yang mengungkapkan keberatannya terhadap tindakan Pemda DKI tersebut, tidak terkecuali para arsitek.Dikutip dari Republika.co.id, Wakil Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta, Ariko Andikabina Amansyah, menyatakan bahwa masalah  penataan Luar Batang merupakan masalah multilayer yang tidak bisa dilihat dari sudut pandang legalitas saja[1]. Beberapa arsitek kemudian mencoba memberikan solusi yang dirasa lebih baik daripada melakukan penggusuran, seperti yang dilakukan oleh Andesha Hermintomo dari RUJAK Center for Urban Studies. Bersama dengan warga Kampung Akuarium, mereka merancang kampung vertikal sebagai usulan solusi atas kebutuhan warga akan lingkungan yang sehat ditempati[2].Tindakan para arsitek ini sebetulnya sejalan dengan Kode Etik Arsitek yang dirumuskan oleh Majelis Arsitek Indonesia IAI, bahwa tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas, seorang arsitek berusaha memahami dan memperjuangkan kepentingan umat manusia dan masyarakat pemakai, sekalipun pihak ini bukan pemberi imbalan jasa secara langsung [3]. Namun, solusi dari para arsitek ini seolah tidak diberi tempat dalam kebijakan pemerintah. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah arsitek tidak memiliki peranan dalam pemerintahan?

Dalam buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dan Pengguna Jasa oleh IAI, telah disebutkan bahwa apabila dibutuhkan pengguna jasa, dalam hal ini pemerintah, arsitek dapat juga berperan dalam perencanaan kota[4]. Arsitek dan pemerintah sejatinya mempunyai tujuan yang sama, yakni menciptakan lingkungan kota yang lebih baik dan lebih tertata. Namun dalam pelaksanaannya, arsitek merupakan pihak yang diberi tugas untuk merencanakan dan merancang sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Posisi arsitek hanya merupakan pelaksana kebijakan, bukan merupakan pihak yang ikut membuat kebijakan. Dalam proses pelaksanaan kebijakan, sebagai salah satu ruang lingkup kerjanya, arsitek akan datang ke lokasi perencanaan, mengumpulkan data, untuk menghasilkan desain yang sesuai dengan konteks lingkungan. Meskipun hasil desain yang keluar akan sesuai dengan kebutuhan lingkungan, namun tetap saja akan ada warga yang terdampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Arsitek sebagai pelaksana tugas tidak dapat berbuat banyak untuk mereka.

Galih Widjil Pangarsa (alm.) pernah menyebutkan bahwa tujuan keilmuan arsitektur di Indonesia seyogyanya diletakkan di atas kebijakan menetapkan muatan lokal, global dan universal dalam perspektif politik kebudayaan dan keilmuan yang tepat dan berpihak pada kaum lemah [5].Pemahaman inilah yang kemudian mendasari tindakan beberapa arsitek untukmenyuarakan keberatan dan mencoba mencari solusi yang lebih baik. Namun solusi tersebut perlu diperjuangkan lebih jauh lagi, agar tidak hanya menjadi sekedar wacana di media saja. Bagaimana seorang arsitek menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat, melampaui batas peran arsitek yang selama ini hanya sebagai pelaksana kebijakan dengan mendorong masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi dalam kebijakan yang akan secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka sendiri.

Terlepas dari segala polemik politik yang terjadi terkait penggusuran, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap kebijakan pasti selalu terjadi pro dan kontra. Meskipun demikian, niatan yang baik jika tidak diikuti dengan aksi cukup memuaskan maka tidak akan terjadi hasil yang baik. Adalah peranan kita sebagai arsitek untuk memanfaatkan keilmuan kita untuk turut berperan aktif dalam menciptakan stabilitas dalam kegiatan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik sesuai dengan hakikat arsitek sebagai sebuah profesi. Bahwa arsitek juga bisa dilibatkan lebih jauh lagi untuk mencari solusi yang tidak hanya berpihak pada pemerintah, tapi juga tidak mengabaikan problem-problem yang timbul akibat penggusuran tersebut. Sehingga penggusuran hanya sebuah tindakan paling akhir yang hanya ditempuh jika benar benar tidak ada solusi lain yang bisa dilakukan.

Referensi :

[1] Jamil, Ahmad Islamy. 2016. “Pimpinan Ikatan Arsitek Kritik Rencana Ahok Gusur Luar Batang”. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/04/12/o5i4o1330-pimpinan-ikatan-arsitek-kritik-rencana-ahok-gusur-luar-batang. 12 April 2016.

[2] Ramadhiani, Arimbi. 2017. “Pasca-penggusuran, Warga dan Arsitek Rancang Kampung Akuarium Vertikal”. http://properti.kompas.com/read/2017/01/10/180000721/pasca-penggusuran.warga.dan.arsitek.rancang.kampung.akuarium.vertikal. 10 Januari 2017.

[3] Ikatan Arsitek Indonesia. 1991. Kode Etik Arsitek.

[4] Ikatan Arsitek Indonesia. 2007. Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dan Pengguna Jasa.

[5]Pangarsa, Galih Widjil. 2008. Eurocentrism : Kebuntuan Keilmuan (Arsitektur) [e-book] http://issuu.com/eurocentrism/docs/eurocentrism_e_article

[6] Foto Kalijodo - ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA - Diakses di mediaindonesia.com