PERMOHONAN IPTB

Mengapa Arsitek harus memiliki IPTB untuk berpraktek di Jakarta?

Jawab :

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 132 Tahun 2007, tentang IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB):

Memberlakukan seluruh perencana Arsitektur wajib memiliki IPTB untuk dapat melakukan pekerjaan perencanaan Arsitektur, dan mulai berlaku efektif pada 3 Maret 2008. IPTB adalah pengganti Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali SIBP yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai izinnya berakhir.


Apakah syarat dan ketentuan untuk mengajukan permohonan IPTB?

Jawab :

  1. Mengisi Surat Permohonan dan mengisi Dokumen Permohonan IPTB yang diperoleh dari DP2B (Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan).
  2. Fotocopy Kartu Anggota IAI yang masih berlaku.
  3. Foto ukuran 3 x 4 (dua) lembar latar belakang merah.
  4. Tidak sedang dalam kasus atau sanksi DPPB, DKD, DKA.
  5. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
  6. Fotocopy NPWP.
  7. Fotocopy ijasah yang dilegalisir asli.
  8. Surat keterangan bekerja.
  9. Fotocopy SKA yang masih berlaku.
  10. Formulir permohonan bermaterai (formulir dari DP2B).
  11. Formulir isian DPPB (formulir dari DP2B).
  12. Surat kuasa (jika diurus oleh orang lain).
  13. SIPTB/SIBP yang akan diperpanjang (untuk perpanjangan dan kenaikan golongan).
  14. Mengisi lembar monitoring (formulir dari DP2B).

Bagaimana mendapatkan rekomendasi IPTB dari Pengurus Daerah IAI Jakarta?

Jawab:

Rekomendasi diberikan kepada pemohon, dengan membawa, mengisi, dan melengkapi persyaratan Dokumen Permohonan IPTB yang diperoleh dari DP2B (Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan).


Apakah yang dimaksud penggolongan IPTB, lalu siapakah yang menentukan penggolongan tersebut?

Jawab:

Penggolongan IPTB merupakan kriteria yang dimiliki oleh seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan perencanaan yang terdiri dari 3 (tiga) Golongan yaitu :

  • Gol A untuk seluruh ketinggian bangunan dan bangunan Pemugaran
  • Gol B untuk bangunan maksimal 8 (delapan) lantai.
  • Gol C untuk bangunan maksimal 4 lantai.

Mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 132 Tahun 2007 pasal 6 ayat 2 yaitu Penggolongan IPTB ditentukan berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Profesi.

Penentuan pengolongan IPTB dilakukan oleh Tim Assesor Daerah IAI Jakarta.


Berapakah biaya Administrasi untuk pembuatan surat rekomendasi IPTB?

Jawab:

Biaya administrasi verifikasi rekomendasi IPTB adalah Rp. 500.000,-