Arsitek & Pajak Haruslah Berjalan Beriringan


Oleh : Indah Cahyani Putri 


Pajak, satu kata inilah yang terkadang membuat beberapa orang berusaha untuk menghindarinya tapi ada juga yang merasa bahwa kata ini merupakan sebuahkewajiban sebagai warganegara yang patuh !Bagaimana dengan profesi Arsitek, apakah profesi ini peka terhadap kewajibannyat erhadap pajak ?

Tentunya sebagai warganegara yang baik, Arsitek pun akan dikenakan kewajiban untuk membayarkan pajaknya kepada negara. Berkaitan dengan pajak ini, IAI Jakarta ingin memberikan pengetahuan tambahan tentang pajak bagi para Arsitek dengan mengadakan acara Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Pajak  2018 – Pajak Bagi Arsitek / Biro Arsitek.

Tentunya profesi Arsitek sebagai warganegara yang baik akan taat pajak dan paham tentang ketentuan pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Terdapat berbagai jenis pajak yang wajib dibebankan kepada warganegara hingga penghasilan yang diterima perseorangan ataupun perusahaan, termasuk objek pajak yang akan dibebani oleh pajak penghasilan – PPh.

Seperti yang telah dikatakan oleh Donny Danardono, konsultan pajak, bahwa Ditjen Pajak telah menghimbau, bahwa apa bila wajib pajak tidak mengikuti amnesty pajak atau masih terdapat harta yang diperolehdari penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya dan harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT tahunan maka selama belum dilakukan pemeriksaan, wajib pajak masih dapat melakukan pembetulan SPT dengan cara melakukan pelaporan harta tersebut serta penghasilan dan pajak yang harus dibayar.

Hal penting yang harus menjadi perhatian para Arsitek adalah bahwa terhitung mulai January 2009 yang lalu, perhitungan pajakPPh 21 dikenakan pajak untuk jasa tenaga ahli – pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, penilai, aktuaris, seperti :

  • Dasar Pengenaan Pajak – DPP : 50% x Penghasilan Bruto
  • PPh 21 : Tarif Pasal 17 x DPP kumulatif

Tetapi, bila ‘tenaga ahli’ seperti tersebut diatas belum memiliki NPWP, maka pihak penerima jasa berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan sebesar 20% lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dipotong. Kebalikannya, apabila perusahaan penerima jasa dari ‘tenaga ahli’ bertindak sebagai ‘perseorangan’maka penerima jasa wajib memotong pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan perhitungan yang berlaku.

Para Arsitek harus paham bahwa perhitungan di atas tersebut berlaku untuk semua kategori ‘tenaga ahli’ termasuk arsitek. Sedangkan pemotongan pajak penghasilan atas tenaga ahli ini wajib dilakukan oleh perusahaan penerima jasa secara konsisten sesuai tarif yang terdapat pada pasal17 berdasarkanUndang-undang Pajak Penghasilan.

Akan tetapi, apabila perusahaan penerima jasa tidak memotong pajak penghasilan atas penghasilan yang telahditerima oleh tenaga ahli, maka penerima jasa akan dikenakan pajak sesuai dengan pajak yang kurang dipotong sekaligus dikenakan sanksi administrasi berupa dikenakan bunga maksimal 48% - setara 2% per bulan dalam tempo maksimal 24 bulan, dari pokok kekurangan pajak yang harus di bayar.


Arsitek& Virtual Office

Perkembangan teknologi yang cepat ini tentunya diiringi dengan semakin canggihnya teknologi pada gadget. Berhubungan dengan dunia arsitek, belakangan ini juga semakin banyak biro arsitek pribadi yang sepertinya merasaakan lebih leluasa untuk berkantor di virtual office saja.

Lalu, bagaimana hubungannya dengan pajak ?Secara definisi virtual office merupakan kantor bersama (co-working space) yang merupakansuatu kantor yang memiliki ruangan fisik serta dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengelola virtual office untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat korespondensi secara bersama-sama oleh dua atau lebih pengusaha yang atas pemanfaatan kantor tersebut terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung serta jasa persewaan kantor.

Oleh sebabitulah para arsitek yang menggunakan virtual office ini hendaknya dapat menjadikan kantor virtualnya tersebut sebagai tempat pengukuhan PKP dengan kriteria sebagai berikut :

  • Memiliki ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha – space for each client.
  • Terdapat kegiatan pengelolaan Kantor Virtual yang secara nyata dilakukan oleh penyedia jasa kantor virtual.
  • Penyedia jasa kantor virtual telahdikukuhkan sebagai PKP.

Melihat poin-poin diatas, maka para arsitektur yang menggunakan virtual office haruslah memiliki ijin, keterangan usaha/kegiatan dari pejabat ataupun instansi yang berwenang.

Jadi pada prinsipnya, apakahAnda memiliki biro konsultan arsitek sendiri atau bekerja pada orang lain, atau baru saja merintis untuk membangun biro, Anda pasti haruslah berurusan dengan satu hal penting serta wajib, yaitu PAJAK.


Konsultansi Arsitek & Pajak

Pajak untuk profesi Arsitek merupakan jenisPajak Pusat. Beberapa pajak yang dibayarkan oleh konsultan arsitek, sesuai penuturan Bapak Erwin Susanto dari konsultan Airmas Asri, adalah:

  1. PPN berdasarkan Pajak Keluaran (Fraktur Tagihan ke Owner) dan Pajak Masukan (Fraktur saat melakukan pembelian). Pelaporan PPN dilakukan setiap akhir bulan
  2. PPH 21 untuk pemotongan Karyawan (semua PPH karyawan ditanggung perusahaan). Untuk pemotongan Subkontraktor / TA Perorangan (pemilik NPWP 2,5% & tidak punya NPWP 3%)
  3. PPH 23 untuk jasa service kendaraan, mesin fotocopy dlsb.
  4. PPH Final 4 ayat 2 untuk pemotongan terhadap konsultan yang memiliki fasilitas usaha pelaksanaan konstruksi
  5. Tidak perlu membayarPPH 25 karena airmas masuk dalam klasifikasi usaha perencana Konstruksi
  6. Dan tidak perlu membayarPPH badan

Konsultan juga kerap menghadapi klien yang tidak ingin membayar PPN untuk jasa konsultansi yang diterimanya, seperti yang diutarakanBapak Jeffry Sandy dari konsultan Nataneka. Seperti kita ketahui bersama PPN wajib dibayarkan untuk konsultan yang sudah PKP. Sebesar 10% dan ditanggung oleh end-user. Hal ini dapat disiasati dengan memasukkan PPN langsung ke komponenpricing yang ditawarkan ke klien.

Pengurusan pajak dengan klien juga kerap menghadapi masalah PPh mana yang harus dibayarkan. ApakahPPh 21,23,24,25 atau 29. Menurut Bapak Donny Danardono, konsultan pajak, perlu dilihat kontrak dengan detail antara pemberi dan penerima tugas di awal agar dapat menentukan pembayaran pajak mana yang seharusnya. Penting untuk disepakati di awal untuk menghindari dispute di akhir masa pembayaran kontrak.