Oleh: Erlyana Anggita Sari


Secara umum, arsitek dipandang sebagai profesi yang menarik. Seseorang yang menyatakan dirinya sebagai arsitek akan dilihat sebagai seseorang yang memiliki kedudukan tinggi, baik secara sosial maupun ekonomi. Tidak sedikit anak-anak lulusan sekolah menengah atas yang berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di jurusan arsitektur. Namun sebenarnya, seperti apa perjalanan yang harus ditempuh seseorang agar bisa menjadi Arsitek?

Anggapan yang umum dimiliki adalah seorang Arsitek pastilah harus pandai menggambar. Hal ini bisa benar dan bisa tidak. Secara garis besar, kurikulum yang diberikan pada program studi arsitektur meliputi banyak hal. Menggambar hanyalah sebagian [1] dari kegiatan yang dilakukan mahasiswa arsitektur pada saat menempuh studinya, dan hal ini pun sekarang sudah mulai digantikan oleh perangkat lunak. Pada saat mengambil jurusan arsitektur, beberapa universitas memberikan tes menggambar untuk melihat kemampuan menggambar dari calon mahasiswa. Namun ada juga universitas yang tidak menerapkan itu [2] . Semua tergantung dari penekanan studi yang dianut dari masing-masing  universitas. Panduan universitas untuk program studi arsitektur berbasis pada Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi [3] . Panduan ini bisa diterjemahkan berbeda oleh masing-masing universitas. Ada yang menekankan pada analisa logika, detil teknis perancangan serta cognitive arsitektural. Ada pula yang memberikan penekanan pada kesiapan praktik profesi, seperti pemahaman pembuatan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).  Masa tempuh studi rata-rata di program studi arsitektur saat ini adalah 4 (empat) tahun termasuk dengan masa magang selama 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun di biro arsitek. Dengan memasukkan mata kuliah magang di dalam kurikulum, diharapkan mahasiswa arsitektur dapat langsung siap kerja setelah lulus.

Setelah lulus program studi arsitektur, perjalanan untuk menjadi arsitek masih berlanjut. Untuk bisa berpraktik sebagai arsitek, lulusan program studi arsitektur wajib mendaftar sebagai anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan menempuh program pemagangan [4] yang dikeluarkan oleh IAI. Program pemagangan ini harus ditempuh dalam jangka waktu minimal 2 (dua) tahun. Setelah lulus dari program pemagangan, maka calon arsitek akhirnya dapat menyandang gelar Arsitek Muda dan berhak untuk melakukan praktik arsitek; suatu kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya.

Melihat perjalanan panjang yang perlu ditempuh seseorang untuk bisa berpraktik sebagai Arsitek, sudah sepantasnya profesi ini dilindungi oleh peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum baik bagi Arsitek maupun pengguna jasa Arsitek. Oleh sebab itu, Ketua IAI Nasional Ahmad Djuhara bersama dengan rekan-rekan arsitek profesional lainnya memperjuangkan dikeluarkannya Undang-Undang Arsitek dimana Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang belum memiliki undang-undang Arsitek[1]. Saat yang dinantikan itu pun tiba. Pada bulan Juli 2017, Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek disahkan dan Indonesia akhirnya memiliki sebuah aturan resmi terkait dengan profesi Arsitek.

Dengan adanya UU Arsitek, maka daya saing arsitek Indonesia di lingkup regional dan internasional dapat semakin meningkat. UU Arsitek memberikan jaminan perlindungan bagi arsitek Indonesia dalam berkarya dan memastikan persaingan sehat antara arsitek lokal dan arsitek asing. Hal ini khususnya diperlukan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak akhir tahun 2015 [5] lalu.

Tentunya edukasi ke masyarakat sangat diperlukan. Jika sebelumnya masyarakat menganggap bahwa mereka yang bisa menggambar denah dan gambar kerja adalah Arsitek, melalui UU Arsitek ini anggapan tersebut perlahan dapat dihilangkan. Dalam UU Arsitek jelas dinyatakan bahwa Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek [6] dan memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). STRA ini kelak akan menggantikan keberadaan Sertifikat Keahlian (SKA) keluaran dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Dengan adanya STRA, maka akan jelas terlihat perbedaan antara arsitek dengan ‘arsitek palsu’. Sehingga diharapkan praktik-praktik tak bertanggung jawab oleh arsitek palsu dapat dicegah dan membuat masyarakat lebih menghargai profesi arsitek. (*)


Sumber Referensi :

[1] Dikutip dari pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah pengesahan UU Arsitek

Sumber Gambar:
Sumber: freepik.com