Keterlibatan IAI Jakarta dalam Rancangan Tata Bangunan Provinsi DKI Jakarta

 
Oleh: Erlyana Anggita Sari

Arsitek merupakan salah satu pelaku utama yang bertanggung jawab terhadap bentuk suatu kota. Hal ini disebabkan bangunan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam suatu desain perancangan kota. Sebagai upaya untuk memperdalam keterlibatan arsitek khususnya anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam perancangan kota, Bidang Keprofesian dan Regulasi IAI Jakarta mengadakan acara Diskusi Terbuka berkenaan dengan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Tata Bangunan.  Pada acara yang dilaksanakan pada hari Jumat, 6 April 2018 di Jakarta Design Center, IAI Jakarta menghadirkan Tateng K Djajasudarma, IAI, dan Ardi Jahya, IAI sebagai narasumber serta Martinus R. Izaak, IAI selaku moderator. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 100 peserta ini menjadi suatu ajang bagi anggota IAI untuk memberikan aspirasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tersebut.

Keterlibatan IAI Dalam Perancangan Peraturan Bangunan

Dalam rangka mengatur intensitas pemanfaatan ruang serta tata bangunan di provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta membuat Peraturan Gubernur untuk Tata Bangunan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta demi terciptanya ketertiban dan keteraturan bangunan. IAI sebagai partner pemerintah daerah DKI Jakarta turut membantu dalam memberikan masukan agar peraturan yang akan dikeluarkan kelak dapat efektif serta memberikan daya maksimal dalam mencapai tujuan awalnya.

Rancangan Peraturan Gubernur ini sudah dimulai sejak setahun yang lalu dan IAI Jakarta sudah dilibatkan sejak awal proses. Acara Diskusi Terbuka diadakan dalam rangka meminta masukan dari para anggota IAI untuk rancangan Peraturan Gubernur ini sekaligus sebagai bagian proses yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP). Selain menghadirkan narasumber dari IAI yang menjadi anggota Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), dalam acara diskusi ini dihadirkan pula tamu undangan dari Dinas Tata Ruang DKI Jakarta dan DPM & PTSP untuk membantu memberikan tanggapan saat diskusi yang dapat mempertajam masukan terhadap perancangan peraturan tata bangunan ini.

Pembahasan Dan Masukan Dalam Diskusi

Acara diskusi dibuka oleh Martinus R. Izaak sebagai moderator dan juga selaku perwakilan dari Ketua IAI dan merupakan kelanjutan dari pertemuan diskusi publik yang telah diselenggarakan sebelumnya. Kedua rangkaian acara ini bertujuan memberikan memberikan masukan terbuka untuk Peraturan Gubernur tentang Tata Bangunan.

Acara terbagi dalam dua sesi dimana sesi pertama lebih difokuskan pada penjelasan singkat mengenai latar belakang serta isi peraturan oleh para Narasumber diikuti dengan diskusi terbuka secara umum. Sesi kedua lebih difokuskan pada tanya jawab dari peserta dan pemberian masukan. Masukan yang diberikan oleh peserta diskusi beragam. Beberapa peserta telah mempersiapkan catatan panjang untuk masukan dan diskusi, ada yang memberikan contoh kasus di lapangan, serta ada pula yang hanya meminta kejelasan terkait dengan peraturan tersebut.

Beberapa masukan yang perlu dijadikan catatan penting antara lain mengenai lingkup peraturan yang diharapkan dapat dibuat lebih jelas, lebih tegas, dan lebih spesifik. Aturan perlu lebih disesuaikan dengan kondisi lapangan serta lebih diperjelas tujuan pengaturannya. Hal ini akan berdampak pada efisiensi serta penciptaan iklim kondusif bagi investor yang kemudian dapat berimbas pada dampak positif terhadap persaingan antar Negara. Sebagai contoh, perlu adanya perbandingan dengan peraturan di Negara lain, khususnya Negara-negara yang dekat dengan Indonesia, sehingga Indonesia dapat lebih kompetitif. Isu lain yang menjadi pembahasan adalah Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), jarak dinding massif dan dinding solid, serta refugee floor.

Peserta acara diskusi juga terlihat antusias dalam memberikan masukan. Salah satu peserta acara, M. Deni Desvianto, menyatakan persetujuannya atas penyelenggaraan acara diskusi ini. “Acara Diskusi ini sangat baik, Mengingat pihak regulator berkenan menerima masukan dari para pelaku bangunan (Organisasi Profesi, Konsultan, Developer)”, menurut salah satu arsitek di biro konsultan ternama ini. “Hal ini menyebabkan proses pembuatan peraturan tidak lagi menjadi sesuatu yang berkesan tertutup dan hanya berlaku satu arah, akan tetapi sudah lebih terbuka dan berjalan dua arah, baik dr regulator dan pelaku bangunan itu sendiri,” ujarnya lagi. “Diharapkan peraturan yang akan terbit nantinya, maka peraturan tersebut adalah merupakan kesepakatan bersama dari semua pihak dan sudah  mempertimbangkan berbagai masukan yang ada dan juga sudah mengakomodir kepentingan masyarakat.”

Dalam acara pembahasan ini, ditekankan pula oleh Iwan dari DPM & PTSP bahwa alasan utama yang mendasari sebuah peraturan adalah aspek keselamatan dan keamanan, sehingga aspek yang sifatnya terkait langsung dengan darurat keselamatan tidak boleh untuk ditawar. Heru selaku perwakilan dari Tata Ruang juga menambahkan, bahwa ke depan pembangunan kota akan diarahkan untuk tumbuh vertikal. Sebagai anggota TABG, para Narasumber turut berbagi informasi mengenai hal-hal yang sering ditemui pada saat sidang TABG untuk memancing masukan dari peserta berkenaan dengan kesesuaian peraturan.

 

Harapan Bagi Masa Depan Arsitektur Indonesia

Salah satu pendapat yang dituangkan di dalam diskusi ini adalah mengenai perubahan peraturan yang seringkali tidak konsisten. Hal ini akan berimbas pada sulitnya menarik minat investor asing untuk berinvestasi di sektor konstruksi. Diharapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Bangunan ini dapat dibuat lebih konsisten dan diperhatikan kesesuaiannya dengan peraturan lain yang terkait. Aturan perkotaan merupakan merupakan kesepakatan bersama yang dibuat demi keberlangsungan suatu kota. Dengan adanya Peraturan Gubernur tentang Tata Bangunan ini, diharapkan DPM & PTSP benar-benar bisa menjadi pusat perizinan bangunan gedung, sehingga tidak diperlukan lagi pembuatan rekomendasi untuk kebutuhan perizinan bangunan gedung yang tentunya bisa membuat waktu pengurusan perizinan menjadi jauh lebih singkat dan efektif.

Peraturan Gubernur tentang Tata Bangunan ini diharapkan dapat keluar pada tahun 2019. Pada penutupan acara, Gunawan Tjahjono sebagai salah satu tamu undangan memberikan pandangan beliau mengenai rancangan Peraturan Gubernur ini. TABG ke depan diharapkan dapat melihat perancangan bangunan yang dapat mendorong keberagaman tanpa inklusivitas. Kota di masa depan adalah kota yang berkelanjutan yang menerjemahkan perwujudan ke-17 tujuan dalam Sustainable Development Goals. Beliau pun menambahkan, dengan adanya Undang-Undang Arsitek maka semua arsitek diharapkan dapat membangun bangsa Indonesia menjadi lebih berkelanjutan.

Wawancara

Agar lebih bisa mendapatkan pandangan menyeluruh mengenai acara diskusi terbuka ini, IAI Jakarta melakukan wawancara dengan Martinus R. Izaak, IAI selaku Pengurus Daerah bidang Keprofesian dan Regulasi, IAI Jakarta. Dalam acara ini, beliau menjadi moderator sekaligus perwakilan dari Ketua IAI Jakarta.

Apakah untuk acara diskusi terbuka ini merupakan inisiatif dari IAI Jakarta ataukah ada permintaan khusus dari pemerintah provinsi Jakarta?

IAI sudah lama menjadi partner pemerintah daerah DKI Jakarta dalam pembuatan peraturan-peraturan, khususnya untuk memberikan beberapa masukan yang terkait. Untuk Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Bangunan ini memang sudah sejak tahun saya dan rekan-rekan lainnya dari IAI diajak untuk terlibat dalam pembahasan RaPerGub ini. Kami juga kemarin diundang untuk hadir dalam konsultasi publik berkenaan rencana peraturan ini, sehingga memang kegiatan ini masih dalam rangkaian proses. Namun kami merasa bahwa Peraturan Gubernur ini perlu untuk mendapatkan masukan lebih banyak lagi dari IAI sebab Peraturan Gubernur ini akan menjadi pedoman penting bagi kami dalam berpraktek. Oleh sebab itu saya mengadakan forum ini supaya lebih banyak lagi teman-teman IAI yang dapat memberikan masukan. Dari pertama saya mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari anggota IAI, baik itu kasus khusus yang ada di lapangan maupun hal lainnya. Kami juga menghadirkan tamu undangan dari DPM & PTSP dan Tata Ruang yang merupakan pemilik dari peraturan ini, sehingga beberapa pertanyaan terkait saya coba bawakan langsung kepada mereka untuk ditanggapi. Usulan-usulan ini nanti akan disampaikan kepada mereka secara tertulis. Kami juga mengharapkan bahwa dengan adanya tamu undangan ini dapat membantu memberikan ulasan untuk mempertajam masukan-masukan yang masuk. Kami dari Bidang Keprofesian & Regulasi sebelumnya  juga telah mengirimkan materi mengenai Peraturan Gubernur ini kepada peserta untuk dapat dipelajari sebelumnya. Adapun kami juga memahami apabila dikarenakan kesibukan, para peserta belum sempat mempelajarinya. Masukan yang diberikan pun beragam. Oleh karena itu saya mencoba mengarahkan agar lebih masuk ke teknis karena ini akan menjadi aturan Gubernur yang sifatnya mengikat.

Kalau menurut Bapak sendiri, jalannya diskusi ini apakah sudah sesuai dengan harapan ataukah belum?

Kami dari Bidang Keprofesian dan Regulasi telah mengadakan tujuh kali acara diskusi publik seperti ini (enam kali lainnya adalah acara diskusi peraturan lain selain RaPerGub.red). Kami selalu melakukan evaluasi di tempat pada saat acara berlangsung, sehingga untuk kedepannya kami berharap bisa menjadi lebih baik. Seperti misalnya pada hari ini kami merancang diskusi terjadi di sesi kedua, namun ternyata sesi pertama berlangsung meriah dan dapat memberikan masukan-masukan berharga untuk peraturan ini. (*)